Surau TV

Banner

Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H Abdul Kadir memimpin sidang Paripurna

Image
Monday, 01 July 2019 | 13:35:38 WIB


Bengkalis, Nusapos- Penyampaian  diantaranya Ranperda tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD 2018, Ranperda tentang laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2018 dan Ranperda tentang perubahan atas perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa, Senin (18/6/2019).
Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) secara resmi dibahas melalui paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bengkalis, Senin (18/6/2019) lalu. Ketiga Ranperda tersebut diantaranya Ranperda tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD 2018, Ranperda tentang laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2018 dan Ranperda tentang perubahan atas perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir bersama Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Wakil Ketua DPRD Zulhelmi dan dihadiri oleh anggota DPRD dan pejabat di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Dalam sidang tersebut, Bupati Bengkalis mengatakan penyusunan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018 ini, juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.

“Prioritas pembangunan tahun anggaran 2018 diarahkan kepada pembangunan dan peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan, penataan lingkungan dan keindahan perkotaan, pengembangan usaha ekonomi kreatif, pengembangan ketahanan nilai-nilai budaya dan keagamaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, peningkatan kemandirian desa berbasis potensi sumber daya alam terbarukan dan peningkatan iklim investasi”,ungkap Amril Mukminin.

Pembangunan infrastruktur jalan kondisi baik di Kabupaten Bengkalis tahun 2018 mencapai 583,21 km. Disektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah membangun penambahan 26 sekolah pada tingkat SD/MI/Sederajat dari tahun 2017, sedangkan tingkat SMP/MTS/Sederajat telah bertambah 5 sekolah. Angka kelulusan pada tingkat SD/MI/Sederajat se-Kabupaten Bengkalis tahun 2018 mencapai 98,90% dengan jumlah kelulusan sebanyak 11.951 siswa dari jumlah siswa keseluruhan sebanyak 12.084 siswa. Sementara untuk tingkat SMP/MTS/Sederajat tingkat kelulusan telah mencapai 100%.

Pelayanan dasar kesehatan khususnya capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin dan anak mencapai target 100%. Pelayanan kesehatan lanjut usia juga mencapai target 100%, Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terus dijalankan Alokasi Dana Desa (ADD) per desa per tahun. Untuk tahun 2018 terserap 79,77% dari keseluruhan ADD yang dianggarkan. Terakhir, urusan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Bengkalis konsisten memperhatikan penanganan kasus lingkungan, dari 14 kasus lingkungan dapat terselesaikan. Untuk tahun 2018 kita juga memperoleh Adipura sebagai bukti nyata keberhasilan pelaksanaan urusan ini.

Kemudian, Mengenai pengelolaan keuangan daerah tahun 2018, realisasi PAD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp.319.252.150.430,11 atau 71,82%, realisasinya pada tahun 2018 sebesar Rp.3.040.447.453.438,88 atau mencapai 99,49% dari target yang dianggarkan. Kinerja pada tahun anggaran 2018 sebesar 97,13% realisasi fisiknya dan realisasi keuangan sebelum audit BPK sebesar 89,81%.

“Pada kesempatan ini, laporan keuangan tahun anggaran 2018, Kabupaten Bengkalis meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Republik Indonesia. Pencapaian opini WTP yang ke-6 ini merupakan hasil dari kerja keras kita semua untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Kita tentu berharap, semoga apa yang diperoleh ini, dapat dipertahankan,”tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H Abdul Kadir menyambut baik atas penyampaian tiga Ranperda tersebut. Menurutnya, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bengkalis Tahun 2018, sudah dibahas bersama anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007, kepala daerah dalam hal ini bupati wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD yang isinya mengacu pada arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan konkuren, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintah.

“Seperti kita ketahui, prioritas pembangunan tahun anggaran 2018 lalu diarahkan kepada pembangunan dan peningkatan infratruktur, peningkatan kualitas pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintah, penataan lingkungan dan keindahan kota, pengembangan usaha ekonomi kreatif, pengembangan ketahanan nilai-nilai budaya dan keagamaan, peningkatan SDM yang berdaya saing, serta peningkatan kemandirian desa. Sejatinya, prioritas itu menjadi arah kebijakan secara bersama-sama baik eksekutif dan legislatif,” tandasnya.

Percepat Pengesahan Ranperda untuk Agenda Penting di 2019

Untuk mempercepat pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bengkalis Tahun 2018. DPRD Bengkalis melalui Pansus Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bengkalis Tahun 2018 sebelumnya telah melakukan konsultasi ke DPRD Provinsi Riau.

Pansus yang diketuai Indrawan Sukmana, ST tersebut melakukan konsultasi atas keinginan melakukan percepatan dalam melakukan pengesahan Ranperda, merujuk kepada beberapa tahapan yang sudah dilakukan di DPRD tingkat provinsi selangkah lebih cepat.

“Terkait dengan keinginan kami melakukan percepatan dalam melakukan pengesahan Ranperda ini, merujuk kepada beberapa tahapan yang sudah dilakukan di DPRD Provinsi selangkah lebih cepat, dibuktikan dengan sudah disahkannya LPPD (Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah) untuk APBD dan APBD-P 2018, sementara kami di Kabupaten saat ini sedang membahas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Bengkalis 2018,” ujar Indrawan Sukmana.

Menurut Indrawan Sukmana, ada situasi yang berbeda tahun ini dari situasi sebelumnya dimana tahun ini ada pergantian periodisasi anggota dewan pada bulan September yang akan datang, sehingga DPRD perlu mendapat masukan dan juga strategi yang tepat untuk dilakukan agar DPRD juga dapat dengan cepat menyelesaikan agenda-agenda penting lainnya tahun 2019 ini di DPRD Kabupaten Bengkalis.
Rombongan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis saat itu disambut langsung H. Suhardiman Amby selaku Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Riau dan staf ahli Butar Butar. Butar Butar menanggapi apa yang disampaikan oleh Indrawan Sukmana mengenai Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018.

“Tahapan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau sudah sampai pada tahapan jawaban dari Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pandangan Fraksi. Dasar hukum Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD masih memakai PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, turunannya adalah Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,” jelas Butar butar.

“Kemudian informasi penting yang baru kita dapatkan, PP No. 58 nanti sudah berganti menjadi PP No. 12 Tahun 2019, karena Pemerintah pusat saat ini ingin melakukan pengawasan preventif terhadap APBD,” tambahnya.

Bersama Indrawan Sukmana rombongan konsultasi ini juga dihadiri oleh Anggota Pansus lainnya Nanang Haryanto, Zuhandi, Andriyan Pratama Putra, Ibra Teguh, H Jasmi, Simon Lumban Gaol, Eddy Budianto, Syafrana Fizar, Zulkifli, Fransisca, Sukaddi, Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkalis Radius Akima, Kabag Humas DR H Muhammad Nasir, Kabag Umum Drs H Samiran, Sekretaris Inspektorat Kab. Bengkalis Febriman Durya, Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Kab. Bengkalis Al Hamidi, Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Bengkalis . (adv/jusriyal)

Sumber : Advertorial/dprd bengkalis

Laporan : Jusriyal

Editor : Red

loading...